Gunawan Saptogiri: PPDB Kota Semarang Gunakan Zonasi Modifikasi

Gunawan Saptogiri: PPDB Kota Semarang Gunakan Zonasi Modifikasi

Kantor Kementerian Agama Kota Semarang - 02 Maret 2020

Semarang – Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Gunawan Saptogiri menegaskan, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)  di wilayahnya tidak menggunakan sistem zonasi murni, melaikan menggunakan sistem zonasi modifikasi. Zonasi murni, hanya menekankan pada jarak tempuh kelurahan calon siswa dengan sekolah yang dituju. Sedangkan zonasi modifikasi, di samping ditentukan oleh nilai zonasi, juga ditambah nilai prestasi dan nilai lingkungan.

Penegasan tersebut dikemukakan Gunawan Saptogiri, saat memberikan pengarahan pada Rakor Pemantapan Ujian Sekolah Jenjang SD/MI Tahun 2019/2020 di aula SMPN 5 Kota Semarang, Senin (2/3/2020). Turut memberikan materi pada Rakor tersebut adalah, Kasi Peserta Didik dan Pendidikan Karakter, Sapta Budi Utama, Kasi Kurikulum dan Penilaian, Agus Sutrisno, dan Kasi Dikam Kemenag, Moch Fatkhuronji.

Rakor diikuti seluruh ketua Koordinator Satuan Pendidikan (Korsatpen), pengawas SD/MI, ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), dan KKM Madrasah Ibtidaiyah. Rakor dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan langkah operasional berkaitan dengan PPDB dan Ujian SD/MI yang mulai tahun ini diserahkan pada satuan pendidikan.

Menurut Gunawan, terkait konsep merdeka belajar, intinya adalah, semua diserahkan pada satuan pendidikan, termasuk PPDB yang tidak ditentukan nilai hasil belajar, namun hanya berepatokan pada nilai zonasi. Dinas Pendidikan tidak lagi mengkoordinir atau menfasilitasi penyelenggaraan ujian yang seragam. Peran dinas diharap bergeser ke arah pengembangan kapasitas guru.

Kendati demikian tambahnya, untuk Kota Semarang, PPDB dilakukan dengan zonasi modifikasi. Ia merujuk pada PP. Nomor 32 Tahun 2013 dengan konsekwensi ada nilai prestasi. Pihaknya akan membuat standarisasi dengan soal ujian yang terstandar dengan prinsip kejujuran dan keadilan, meski masih pada tiga Mapel yakni IPA, Bahasa Indonesia, dan Matematika.

“Agar tidak terjadi gejolak di masyarakat, maka berikan penjelasan bahwa kita masih denngan tiga Mapel itu,” tuturnya.

Kadinas Gunawan Saptogiri, juga berpesan agar anak-anak tidak ditakut-takuti. Perihal Meredeka Belajar, maka ujian adalah hal yang biasa saja. Sedangkan untuk PPDB zonasi modifikasi dengan tambahan nilai prestasi (akademik dan non akademik) dan nilai lingkungan, maka anak yang pintar mempunyai peluang lebih besar dapat diterima di sekolah atau madrasah yang diinginkannya.

Sementara itu, Kasi Kurikulum dan Penilaian, Agus Sutrisno menjelaskan, tahun ini Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) tidak mengeluarkan POS ujian karena diserahkan pada satuan pendidikan. Kendati demikian, dinas pendidikan mempunyai kewenangan untuk mendampingi dengan rambu-rambu sebagai rujukan satuan pendidikan.

Berkaitan dengan penentuan kelulusan peserta didik, tutur Agus Sutrisno, ditentukan melalui ujian sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan berdasarkan penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh guru. Bahan ujian dibuat oleh guru pada masing-masing satuan pendidikan.

Untuk satuan pendidikan yang belum siap membuat bahan ujian sekolah, ujarnya, dapat menggunaka bahan penilaian yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti soal-soal yang dibuat oleh Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Dinas Pendidikan tidak dapat memaksa satuan pendidikan untuk menggunakan bahan tertentu dalam pelaksanaan ujian sekolah/madrasah.

“Kemdikbud telah menyediakan contoh-contoh praktik baik ujian sekolah melalui laman Puspendik Kemdikbud. Hari ini, akan kami serahkan compact disk (CD) contoh kisi-kisi ujian sekolah,” pungkas Agus Sutrisno. (Amhal Kaefahmi/bd)

Share this Post