MI Al Khoiriyyah 01 Menyelenggarakan PAT dengan Amanah

MI Al Khoiriyyah 01 Menyelenggarakan PAT dengan Amanah

Semarang - Memasuki rangkaian akhir pembelajaran untuk siswa kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah, diselenggarakan Penilaian Akhir Tahun (PAT). Pelaksanaan PAT dimaksudkan  untuk pengisian raport semester genap kelas 6  yang akan mengikuti ujian di bulan April nanti.

Berkaitan dengan itu, MI Al Khoiriyyah 01 kota Semarang mengajak seluruh siswa MI setempat, khususnya kelas 6 melaksanakan doa bersama yang dilaksanakan di halaman Madrasah, Sabtu (14/03).

Untuk menghadapi Ujian Madrasah yang akan dilaksanakan April nanti, MI Al Khoiriyyah 01 telah menyelenggarakan Try Out yang dimulai tanggal 4 Februari 2020. Try Out ini kami maksudkan,  agar anak-anak lebih siap menghadapi Ujian Madrasah. Mudah-mudahan UM nanti berjalan dengan lancar dan sukses.” tutur Siti Muthiah, selaku kepala madrasah dalam sambutannya pada kegiatan apel dan doa bersama dalam menghadapi PAT ini.

Dikatakan Muthiah, peserta UM di MI Al Khoiriyyah 01 berjumlah 32 anak dan berdasarkan hasil rapat koordinasi dan sosialisasi bersama. Koordinator Satuan Pendidikan (Korsatpen) Semarang Selatan disepakati, 3 mapel IPA, Matematika, Bahasa Indoensia (Indomi) masih digunakan utuk komponen nilai prestasi dalam Penerimaan Peserta Baru (PPDB)

Hal tersebut  seperti disampaikan oleh Amhal Kaefahmi, pengawas Madrasah pada Pembinaan guru-guru MI Al Khoiriyyah 01. Beliau mengatakan, untuk Kota Semarang, PPDB dilakukan dengan zonasi modifikasi. Ia merujuk pada PP. Nomor 32 Tahun 2013 dengan konsekwensi ada nilai prestasi. Pihaknya akan membuat standarisasi dengan soal ujian yang terstandar dengan prinsip kejujuran dan keadilan, meski masih pada tiga mapel yakni IPA, Bahasa Indonesia, dan Matematika.

Amhal juga menegaskan, “Ujian adalah hal biasa. Anak-anak tidak perlu ditakut-takuti. Yang  terpenting adalah bagaimana guru memberikan motivasi  dan semangat belajar pada anak-anak ”, tutur Amhal Kaefahmi.

Ia juga mengatakan terkait konsep merdeka belajar, intinya adalah, semua diserahkan pada satuan pendidikan, termasuk PPDB yang tidak ditentukan nilai hasil belajar, namun hanya berpatokan pada nilai zonasi. Dinas Pendidikan tidak lagi mengkoordinir atau menfasilitasi penyelenggaraan ujian yang seragam. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) tidak mengeluarkan POS ujian karena diserahkan pada satuan pendidikan. Kendati demikian, dinas pendidikan mempunyai kewenangan untuk mendampingi dengan rambu-rambu sebagai rujukan satuan pendidikan. Peran dinas diharap bergeser ke arah pengembangan kapasitas guru.

Share this Post